RADARUTAMANUSANTARA.COM-BATANG HARI — Ketegangan semakin memuncak di gedung DPRD Kabupaten Batang Hari. PT Mutiara Sawit Semesta (PT MMS) yang beroperasi di Kecamatan Maro Sebo Ulu, dinilai secara terang-terangan telah melecehkan dan mengabaikan kewenangan lembaga perwakilan rakyat, setelah berkali-kali dipanggil namun direksinya tak kunjung hadir .
Berkali-Kali Dipanggil, Hanya Humas yang Muncul
Sejak Juni 2026, DPRD Batang Hari telah menjadwalkan serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas sengketa ketenagakerjaan antara PT MMS dan Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) Mutiara Rengas Makmur. Namun, hingga pemanggilan ketiga, jajaran direksi perusahaan tidak pernah sekaligus memenuhi panggilan resmi tersebut .
Pada setiap pertemuan, pihak PT MMS hanya mengutus staf Humas, yakni Kristian Damanik, yang dinilai tidak memiliki surat kuasa, mandat, maupun wewenang untuk memberikan penjelasan resmi atau mengambil keputusan apa pun atas nama perusahaan .
Anggota Dewan: “Ini Bentuk Pelecehan Terhadap Lembaga Resmi”
Kekecewaan mendalam disampaikan langsung oleh anggota DPRD Batang Hari, Fernando Nando, dalam salah satu sidang RDPU:
“Sikap PT MMS jelas mengangkangi undangan resmi DPRD Batang Hari. Ini bukan sekadar ketidakhadiran ini adalah bentuk pelecehan terhadap lembaga wakil rakyat. Jika diundang saja tidak hadir, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan yang meresahkan masyarakat ini”
Wakil Ketua DPRD Batang Hari, M. Firdaus, juga menegaskan ketidakseriusan perusahaan:
“Kami sangat menyayangkan sikap PT MMS. DPRD telah memberikan ruang untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan ini, namun perusahaan tidak menghadirkan pihak yang memiliki kewenangan. Kehadiran Humas tanpa surat kuasa membuat pembahasan tidak dapat berjalan secara optimal.”
Sengketa Merugikan Ratusan Pekerja
Persoalan bermula ketika PT MMS secara sepihak memutus kerja sama bongkar muat Tandan Buah Segar (TBS) dengan FSPTI Mutiara Rengas Makmur pada April 2026. Padahal, perjanjian kerja sama tersebut diketahui masih berlaku hingga tahun 2028. Akibat keputusan sepihak itu, sekitar 50 persen anggota serikat pekerja akhirnya kehilangan mata pencaharian.
Tim Legal FSPTI, M. Muslim, menyampaikan kekecewaannya yang mendalam:
“Kami ingin kejelasan yang nyata. Mengapa kontrak yang masih berlaku hingga 2028 diputus sepihak? Dan mengapa pihak manajemen perusahaan tak berani hadir di sini untuk menjelaskannya? Rakyat punya hak untuk tahu, dan DPRD punya kewenangan untuk memanggil mereka.”
Ada Dugaan Masalah Lain yang Belum Terungkap
Sikap PT MMS yang menutup diri ini semakin memicu pertanyaan publik. Perusahaan ini juga sebelumnya telah disorot terkait dugaan pembuangan limbah pabrik ke Sungai Pilau dan Sungai Rengas yang diduga telah berlangsung sejak tahun 2019. Kini, dengan ketidakseriusan memenuhi panggilan DPRD, kekhawatiran masyarakat semakin bertambah: apa sebenarnya yang sedang ditutup-tutupi?
DPRD Akhirnya Rekomendasikan Jalur Hukum
Setelah pemanggilan ketiga pun tetap diabaikan oleh pihak manajemen PT MMS, DPRD Kabupaten Batang Hari akhirnya memberikan rekomendasi resmi agar sengketa ini diselesaikan melalui jalur hukum yang lebih tegas.
Sampai berita ini diturunkan, Direktur PT MMS yang baru, Yogi Prabowo, belum pernah sekalipun memenuhi undangan DPRD Batang Hari sejak menjabat . Sementara itu, masyarakat Kabupaten Batang Hari menuntut transparansi penuh: Jangan biarkan perusahaan menganggap diri mereka di atas lembaga wakil rakyat. Hukum harus tegak, kebenaran harus terungkap. (TH)







