BATANG HARI, Radarutamanusantara.Com— Dugaan pelanggaran berat pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mencuat di Kabupaten Batang Hari. Seorang kepala sekolah negeri diduga keras menjual material hasil pembongkaran gedung sekolah secara diam-diam, tanpa melalui prosedur penghapusan aset maupun lelang resmi yang diwajibkan undang-undang. Bukti percakapan yang beredar semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran serius ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, material berupa kayu bulian dan seng hasil bongkaran gedung sekolah tersebut diketahui telah dijual langsung ke pihak luar. Penjualan ini dilakukan tanpa melibatkan tim lelang yang telah ditunjuk, tanpa penilaian harga, dan tanpa pemberitahuan kepada warga maupun pihak berwenang.
Bukti Percakapan Ungkap Kejanggalan
Bukti pesan WhatsApp yang diterima redaksi menampakkan adanya pengakuan bahwa satu truk kayu bulian telah dibawa keluar dan dijual ke luar lingkungan sekolah. Ketua tim lelang yang telah disepakati justru menyatakan dirinya tidak pernah ditawari sama sekali, dan sebelumnya telah menolak proses yang dianggap menyimpang dari kesepakatan rapat.
“Belum pernah ditawarin ke orang dalam. Kan hasil rapat kita dulu harus dilelang. Kalian belum ada nawarin ke aku,” tegas ketua tim lelang dalam pesannya.
Lebih mengkhawatirkan, dalam percakapan tersebut disebutkan bahwa kayu-kayu tersebut terus berkurang dan hilang setiap malam, sebelum akhirnya sebagian dijual. Warga bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai pencurian terhadap aset sekolah.
“Karena kayunya tiap malam hilang. Tadi warga sudah berniat melaporkan hal ini. Kayaknya tadi malam itu sudah termasuk mencuri,” ungkap salah satu warga dalam pesan tersebut.
Pihak yang menjelaskan penjualan tersebut beralasan kayu dijual langsung karena dianggap daripada terus hilang dicuri. Padahal, ketua tim lelang menegaskan proses lelang adalah satu-satunya jalur yang sah. Warga pun meminta keterbukaan, namun hingga kini belum mendapat kejelasan memadai.
Jelas Melanggar Aturan, Berpotensi Pidana Korupsi
Penjualan aset sekolah negeri adalah tindakan yang sangat diatur ketat oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, setiap penghapusan dan penjualan Barang Milik Daerah wajib melalui tahapan: penetapan penghapusan aset, penilaian oleh tim independen, dan penjualan melalui lelang terbuka di KPKNL. Kepala sekolah tidak memiliki wewenang untuk menjual langsung aset negara.
Praktisi hukum menegaskan, jika dugaan ini terbukti benar, maka tindakan tersebut bukan sekadar kelalaian administratif:
“Ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan penggelapan aset negara. Jika terbukti, ini bukan sekadar temuan administrasi, melainkan dapat naik ke ranah pidana korupsi,” ujarnya tegas.
Belum Ada Konfirmasi Pihak Terkait
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah yang bersangkutan belum dapat dimintai keterangan. Redaksi juga masih berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari serta Bidang Aset BPKAD Kabupaten Batang Hari. Warga berharap pihak berwenang segera menelusuri kasus ini dan mengambil langkah tegas demi menjaga aset milik rakyat.
Jurnalis: M. Danil Muroby







