BATANG HARI, RADARUTAMANUSANTARA.COM-Puluhan tahun warga Suku Anak Dalam (SAD) Marga Kubu Lalan Kelompok Depati Orik berjuang menuntut pengembalian lahan ulayat seluas 1.300 hektar yang dikuasai PT Berkat Sawit Utama (BSU). Perjuangan hukum berliku hingga ke Mahkamah Agung akhirnya membuahkan hasil. Putusan MA No. 5287 K/Pdt/2025 tanggal 30 Desember 2025 membatalkan putusan PN Muara Bulian dan PT Jambi yang sebelumnya memenangkan PT BSU. Kini putusan telah berkekuatan hukum tetap lahan harus dikembalikan kepada warga.
Namun realitas berjalan lain. PT BSU mengajukan Peninjauan Kembali ke MA serta perlawanan pihak ketiga ke PN Muara Bulian semuanya ditolak pengadilan. Saat hari eksekusi tiba pada 2 September 2026, putusan pengadilan seolah tak berdaya.
Polda Jambi Batalkan Pengamanan, Massa PT BSU Kuasai Lokasi
Sebelumnya dalam rapat persiapan eksekusi di Mapolres Batanghari tanggal 1 September 2026, Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol. Vendra Riviyanto menegaskan eksekusi harus dilaksanakan. Namun kurang dari dua jam kemudian, Polda Jambi menolak mengerahkan pasukan Brimob. Polres Batanghari terpaksa bergerak sendirian dengan kekuatan terbatas.

Di lokasi, PT BSU mengerahkan sekitar 200 orang bersenjata kecepek serta dugaan preman bayaran. Intelkam Polres Batanghari juga mendeteksi adanya ancaman pembunuhan terhadap Mahmud dan Depati Pendi.
“Hati-hati Pak Mahmud, mereka menyewa orang untuk membunuh, target dua orang” Intelkam Polres Batanghari, 2/9/2026
Panitera PN Muara Bulian Kahfi akhirnya terpaksa menunda eksekusi tanpa batas waktu:
“Karena situasi tidak kondusif, mereka mengerahkan SAD Bukit 12 dan ribuan massa, proses eksekusi kita tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.”
Publik Bertanya: Polisi Takut atau Bermain Mata?
Kepolisian dinilai pasif menghadapi dugaan penghalangan eksekusi yang nyata. Warga pun bersuara:
“Polisi tunduk bila berhadapan dengan oligarki.” Adi
“Kelihatan jelas mereka bersandiwara seolah berpihak pada putusan MA, nyatanya negara kalah dengan PT BSU.” Ade
“Jangan-jangan mereka terima upeti dari PT BSU, makanya tidak berani melawan tuannya.” Supriya
Harapan Baru, Masih Menjawab
Pergantian pimpinan Polda Jambi maupun Kapolres Batanghari memunculkan harapan baru. Janji Kapolres Batanghari AKBP Doni saat rakor tanggal 2 Oktober 2026 untuk memberikan jawaban dalam dua pekan hingga kini belum terwujud. Akankah penegakan hukum tertinggi di negeri ini benar-benar ditegakkan, atau selamanya tertunduk di hadapan kekuatan massa dan materi? Semua mata kini tertuju pada langkah nyata kepolisian selanjutnya.
Jurnalis: M. Danil Muroby







