BATANG HARI, RADARUTAMANUSANTARA.COM — Polemik rencana pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Aktar Cahaya Agung di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, semakin memanas. Pemerintah daerah dan perusahaan menyatakan izin sudah lengkap dan sah, namun warga tetap mempersoalkan kesesuaian lokasi pabrik tersebut dengan peraturan tata ruang serta jaraknya yang berdekatan dengan Puskesmas Sungai Rengas.

DPMPTSP Tegaskan Izin Sesuai Aturan

Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang Hari langsung membantah adanya pelanggaran dalam proses penerbitan izin pembangunan PKS tersebut.

“Lah sesuai peraturan,” ujar Kabid DPMPTSP saat dikonfirmasi awak media, Jumat (30/10/2026).

Dijelaskan, sejumlah dokumen perizinan perusahaan telah diterbitkan, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Benar, itu sudah terbit semua izin tata ruang dan izin Amdal. Jadi, sudah lengkap semua perizinan. Sisanya tinggal berproses,” jelasnya.

Senada dengan itu, Humas PT Aktar Cahaya Agung juga menegaskan seluruh perizinan telah diurus melalui DPMPTSP Batang Hari dan sesuai prosedur.

“Kami sudah sesuai prosedur dan sesuai peraturan. Semua izin sudah kami urus lengkap di DPMPTSP Batang Hari. Jadi, tidak ada yang kami langgar,” ungkap Humas perusahaan.

Warga: Ini Bukan Kawasan Industri!

Meski pihak berwenang dan perusahaan telah memberikan klarifikasi, masyarakat tetap memiliki pertanyaan besar. Pasalnya, berdasarkan Perda Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan Simpang Sungai Rengas ditetapkan sebagai pusat permukiman, perdagangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan bukan kawasan industri.

Selain persoalan tata ruang, lokasi yang berdekatan dengan Puskesmas Sungai Rengas juga memicu kekhawatiran mendalam warga. Aktivitas industri pengolahan kelapa sawit dikhawatirkan berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran limbah, polusi udara, bau tak sedap, serta gangguan terhadap kenyamanan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Transparansi Dokumen Perlu Dibuka

Masyarakat menegaskan bahwa klarifikasi saja belum cukup. Kelengkapan dokumen perizinan dan kesesuaian pemanfaatan ruang perlu dijelaskan secara terbuka dan transparan. Publik berhak mengetahui dasar hukum penerbitan izin tersebut, terutama karena pembangunan fasilitas industri yang berada dekat dengan kawasan pelayanan kesehatan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Publik kini menantikan penjelasan lebih terperinci dari pemerintah daerah. Apakah seluruh tahapan perizinan benar-benar telah sesuai dengan Perda RTRW, atau masih ada aspek yang perlu dikaji lebih dalam? Investasi memang perlu didukung, namun tidak boleh mengorbankan aturan tata ruang, lingkungan, dan kepentingan masyarakat. (TH)