RADARUTAMANUSANTARA.COM, Jambi — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi melakukan mutasi besar-besaran terhadap 88 Perwira Tinggi (Pati) dalam langkah penyegaran organisasi yang pertama kali dilakukan di bawah kepemimpinan Kapolri Komjen Pol. Suyudi Ario Seto. Salah satu perubahan paling menyita perhatian: pergantian pucuk pimpinan Polda Jambi.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, Irjen Pol. Krisno H. Siregar dipindahkan ke jajaran Bareskrim Polri. Jabatan Kapolda Jambi kini dipercayakan kepada Irjen Pol. Widodo, yang sebelumnya menjabat Kapolda Gorontalo.
Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji, membenarkan pergantian tersebut dan menyebut mutasi sebagai dinamika organisasi yang wajar.
“Pergantian ini bagian dari pembinaan karier dan penyegaran agar pelayanan kepada masyarakat makin optimal. Kami sampaikan terima kasih atas pengabdian Pak Krisno dan siap mendukung Pak Widodo,” ujarnya.
Namun di balik ucapan resmi, tersisa catatan berat yang ditinggalkan kepemimpinan Krisno: kegagalan pengamanan eksekusi lahan sengketa PT Berkat Sawit Utama (BSU) di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.
Lahan tersebut telah dimenangkan warga Kelompok SAD Depati Orik hingga tingkat Kasasi — putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun pada pelaksanaan eksekusi tanggal 2 September 2026, pengamanan yang diharapkan justru mandul dan ditunda tanpa batas waktu jelas.
Lebih memprihatinkan, pada rapat koordinasi yang dipanggil Pengadilan Negeri Muara Bulian guna mengatur pelaksanaan eksekusi, perwakilan Polda Jambi tidak hadir tanpa pemberitahuan maupun alasan sah.
Tindakan ini memunculkan dugaan kuat adanya keterlibatan atau kepentingan tersembunyi di jajaran pimpinan tertinggi Polda Jambi di masa kepemimpinan Krisno. Seolah-olah kekuatan hukum negara kalah oleh tekanan oligarki yang diduga dikerahkan pihak PT BSU.
Kepemimpinan Krisno dinilai mengabaikan putusan pengadilan yang mengikat, membiarkan warga yang telah menang secara hukum menunggu tanpa perlindungan negara. Pergantian jabatan ini pun dianggap banyak pihak terlambat — tanda tanya besar: apakah mutasi ini sekadar penyegaran rutin, atau langkah tersembunyi untuk menutupi kelalaian yang merugikan rakyat?
Kini mata masyarakat Jambi tertuju pada Irjen Pol. Widodo. Tugas pertamanya bukan sekadar melanjutkan program lama, melainkan memulihkan kepercayaan dan menegakkan hukum yang terabaikan — termasuk memastikan eksekusi lahan warga di Desa Bungku segera dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan.
Jajaran Polda Jambi menyatakan komitmen tetap menjaga keamanan dan pelayanan. Namun yang dibuktikan rakyat bukan janji manis, melainkan tindakan nyata menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. (TH)







